Detikkompastnews.my.id/Batam — Ruang rapat berubah jadi arena peringatan keras. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, tanpa tedeng aling-aling melayangkan ultimatum telak kepada PT Air Batam Hilir (ABH): air bersih wajib mengalir 24 jam ke rumah warga, atau kerja sama dihentikan seketika.
“Kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan air warga, kita putus saja! Tak usah kerja sama! Saya maunya ada air untuk warga saya. Dan ke depan, kalau memang kerja sama berlanjut, harus 24 jam ada air bersih!” tegas Li Claudia, menggelegar dalam rapat Sabtu, 24 Januari 2026.
Ultimatum ini bukan pernyataan emosional sesaat. Rapat krusial tersebut dihadiri Direktur dan Deputi Badan Pengusahaan (BP) Batam, menegaskan krisis air bersih telah memasuki fase darurat layanan publik. Pemerintah, kata Li Claudia, tidak lagi punya ruang untuk toleransi.
Kemarahan Pemko Batam berakar dari penderitaan warga Tanjungsengkuang, Kecamatan Batu Ampar, yang berhari-hari hidup tanpa air bersih. Ironisnya, di tengah keran kering, tagihan tetap berjalan. Akumulasi kekecewaan itu akhirnya meledak menjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Batam, Kamis, 22 Januari 2026.
Li Claudia menegaskan, air bersih bukan fasilitas tambahan, melainkan hak dasar warga negara. Ia menolak keras dalih teknis yang selama ini kerap dilontarkan PT ABH, mulai dari gangguan jaringan hingga distribusi yang tak stabil.
“Pemerintah tidak akan terus menjadi tameng kegagalan pengelola. Kalau tidak sanggup melayani, lebih baik jujur dan kita akhiri kerja sama,” katanya tajam.
Pemko Batam kini bersiap mengambil langkah ekstrem namun terukur. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PT ABH akan dilakukan, termasuk opsi pemutusan kontrak dan penataan ulang pengelolaan air bersih di Batam.
Ultimatum Wakil Wali Kota Batam ini menjadi lonceng kematian bagi pola lama. Pesannya jelas dan menggema: air harus mengalir 24 jam ke rumah warga—tanpa alasan, tanpa kompromi.
( L Buan)
admin